Madiun 08 Februari 2020 Iki Perangan Serat Sedhahan Yaiku

Madiun, 08 Feb 2020 Ini adalah bagian dari Serat Sedahan – Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan negara merdeka yang berbentuk pemerintahan. Yurisdiksi dan kewenangan pemerintah nasional diatur dan ditegakkan sesuai dengan kesepakatan/kesepakatan politik yang ditandatangani antara negara induk, Kerajaan Belanda, dan Kesultanan Nyakarta yang bergantung. Kesepakatan politik terakhir antara Ibu Pertiwi dan Kesultanan terjadi pada tahun 1940 (Staatsblad 1941, No 47).

Status negara merdeka Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama Kesultanan Pakulaman) pada tahun 1950 diturunkan menjadi prioritas daerah sebagai status negara tidak bersatu dengan Republik Indonesia ditetapkan sebagai ibu kotanya. Pemandangan itu disebut Daerah Istimewa Yogyakarta.

Madiun, 08 Feb 2020 Ini adalah bagian dari Serat Sedahan

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Gyanti (13 Februari 1755) antara Pangeran Mangkubumi dengan VOC di bawah Gubernur Jacob Mosel, kerajaan Mataram terbagi menjadi dua bagian. Pangeran Mangkubumi, pendiri Kesultanan Yogyakarta, resmi diproklamasikan sebagai Sultan dengan gelar Hamenkubuwana I yang menguasai separuh wilayah kerajaan Mataram. Sementara itu, Susuhunan Pakubuwana III tetap menguasai separuh lainnya dengan nama baru Kesunan Surakarta, sedangkan wilayah pesisir tetap berada di bawah VOC. Upaya meredam perang yang terjadi di Jawa pada saat itu berujung pada perjanjian damai yang kemudian dikenal dengan Palih Nagari (Pemisahan Tanah) oleh masyarakat Jawa, yang disebut juga dengan Perang Jawa Ketiga.

Dokumen elektronik 14 Februari 2017 oleh PT Joglosemar Prima Media

Sultan Hamengkubuwana I kemudian mengukir daerah baru (Jawa: babat alas) di Hutan Paberinga antara Sungai Winongo dan Cod, mendirikan kota baru dan istana kerajaan. Ibukota dan kota induknya diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat, dan situs utamanya selesai dibangun pada 7 Oktober 1756. Penggantinya tetap menggunakan nama Hamengku Buwono. Untuk membedakan sultan yang berkuasa dari para pendahulunya, ungkapan “ingkang jumeneng kaping …ing Ngayogyakarta Hadiningrat” (Bahasa Indonesia: “yang ditunjuk … di Yogyakarta”) biasa digunakan. Selain itu, Sultan memiliki beberapa nama atau gelar khusus, antara lain Sultan Tua/Lama Hamongbwana II, Sultan Mangkubumi Sultan Hamongbwana VI, atau Sultan Sultan Hanga (Behi). Hamengku Buwono VII.

Setelah keraton dibuka pada tanggal 7 Oktober 1756, Sultan Harmon Kubuwana I dan para pengikutnya memasuki keraton atau pindah ke keraton baru dari Wisma Tamu Ambarketawang Gamping. Gerak tersebut menunjukkan sunkala sengkala Dwi Naga Rasa Tunggal terhitung tahun 1756 M yang berarti persatuan dan kewibawaan, kekuasaan dan kesucian seorang raja atau pemimpin dan ditolak. Perkuat dan percaya pada keamanan, kedamaian dan harapan kemakmuran kerajaan yang didirikan. Saat itu Sultan sedang menggunakan Gedong Sedahan sebagai pusat pemerintahannya, dan diyakini keraton tersebut belum sepenuhnya selesai.

Di awal pemerintahannya, Sultan mengeluarkan undang-undang politik yang harus dipatuhi Belanda. Empat prinsip tersebut antara lain:

Melihat pesatnya kemajuan keraton, percikan tanda bahaya mulai muncul di hati orang-orang Belanda. Belanda meminta izin kepada Sultan untuk membangun benteng di dekat keraton dengan alasan Belanda akan melindungi keraton dan tanahnya. Namun, di balik alasan tersebut, sebenarnya niat Belanda untuk memudahkan kontrol atas segala sesuatu yang terjadi di keraton. Sultan memahami taktik Belanda ini dan mencoba meyakinkannya untuk mengizinkan pembangunan benteng Belanda di sisi timur laut istana, tetapi Sultan diam-diam mencegah perkembangan ini dengan mengalihkan para pekerja yang seharusnya membangun benteng untuk membangun wisma. . . di istana. Akibatnya, pembangunan Benteng Belanda terhenti dan selesai lebih lambat dari rencana semula.

Kesultanan Hadiningrat Ngayogyakarta

Sepeninggal Sultan Khamenkubuwana I pada tahun 1792, tahta diberikan kepada Adipati Anom (Mahkota Tahta), yaitu. Raden Mas Sundara bergelar Sultan Harmon Kubwana II.

Saat itu Kesultanan Yogyakarta berkembang pesat dalam bidang sastra. Namun, Yogyakarta harus menghadapi beberapa tekanan politik dari Belanda, terutama setelah penunjukan Herman William Dandels sebagai Gubernur Hindia Belanda, yang tidak setuju dengan kebijakan istana yang ditetapkan oleh Sultan sebelumnya, dan malah memperkenalkan yang baru. hukum yang tampaknya melemahkan otoritas kerajaan. Pada saat yang sama, Sultan Harmon Kubwana II menolak orang asing masuk ke keraton dengan sikap tegas dan tanpa ampun.

Masalah semakin parah setelah diangkatnya Perdana Menteri Danurea II menggantikan mantan Perdana Menteri. Danureya II lebih menyukai pihak Belanda dan karena itu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Sultan. Selain itu, Bupati Madien, Raden Rongo, memulai pemberontakan yang diduga dilakukan atas persetujuan sultan.