‎Tinjauan Yuridis atas Permasalahan dalam Perjanjian antara Arsitek, Kontraktor, ‎dan Konsumen

HASANAH.ID, BANDUNG – ‎Hubungan kerja antara arsitek, kontraktor, dan konsumen (pemilik proyek) dalam dunia ‎konstruksi sering kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks.
‎
‎Hal ini disampaikan ‎oleh H. Yovie Megananda Santosa, S.H., M.Si, seorang advokat dan konsultan hukum yang
‎menyoroti pentingnya kejelasan kontrak kerja di bidang jasa konstruksi.
‎
‎Menurut Yovie, perjanjian antara arsitek dan kontraktor dengan konsumen bukan hanya ‎kesepakatan teknis, tetapi juga dokumen hukum yang mengikat secara perdata.
‎
‎“Pasal 1338 KUH Perdata sudah jelas menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah ‎berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya,” ujarnya.
‎
‎Masalah Umum dalam Kontrak Konstruksi ‎Beberapa masalah hukum yang paling sering muncul, menurut Yovie, antara lain:
‎1. Ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan desain arsitek, yang menimbulkan perdebatan ‎soal siapa yang harus bertanggung jawab.
‎2. Keterlambatan penyelesaian proyek, yang tergolong wanprestasi dan dapat berujung ‎pada tuntutan ganti rugi.
‎3. Perubahan desain atau pekerjaan di tengah jalan (adendum kontrak) tanpa kesepakatan ‎tertulis yang jelas.
‎4. Cacat hasil bangunan setelah proyek selesai, yang sering kali menjadi sengketa antara ‎konsumen, arsitek, dan kontraktor.
‎
‎“Dalam banyak kasus, akar masalahnya adalah kontrak yang dibuat tanpa pendampingan ‎hukum atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan,” jelas Yovie.
‎
‎Aspek Legalitas dan Tanggung Jawab
‎Yovie menegaskan, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa setiap ‎arsitek dan kontraktor wajib memiliki sertifikat kompetensi dan izin usaha jasa konstruksi ‎(IUJK). Tanpa itu, kontrak kerja bisa dianggap cacat hukum.
‎
‎“Kalau pihak pelaksana tidak memiliki legalitas formal, kontrak tersebut bisa dipersoalkan
‎keabsahannya dan berpotensi dibatalkan,” tegasnya
‎
‎Langkah Pencegahan ‎Sebagai solusi, Yovie menyarankan agar setiap pihak:
‎- Membuat kontrak tertulis lengkap dengan RAB dan gambar kerja.
‎- Menetapkan mekanisme tertulis untuk perubahan pekerjaan (variation order).
‎- Menentukan forum penyelesaian sengketa, misalnya melalui arbitrase konstruksi ‎(BAKN) atau mediasi hukum.
‎
‎“Kontrak yang baik bukan hanya soal hitam di atas putih, tapi juga perlindungan bagi semua
‎pihak,” kata Yovie.
‎
‎Ia menambahkan, proyek konstruksi yang berjalan tanpa dasar hukum yang kuat akan mudah ‎menimbulkan sengketa di kemudian hari.
‎
‎“Asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku seperti ‎undang-undang bagi pihak yang menandatangani. Karena itu, penyusunan kontrak harus ‎disertai pemahaman yuridis yang matang,” tutupnya.
‎
‎Kontak Narasumber:
‎H. Yovie Megananda Santosa, S.H., M.Si
‎Advokat & Konsultan Hukum
‎Email: yoviesantosa@gmail.com
‎HP: 0852-2226-5555 Bu
‎Instagram: @yoviemeganandasantosa