Senat AS Setujui RUU untuk Akhiri Penutupan Pemerintah

Hasanah.id – Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang pendanaan pemerintah pada Senin (10/11/2025) malam, dalam upaya mengakhiri kebuntuan politik yang telah menyebabkan penutupan sebagian pemerintahan federal. Berdasarkan laporan Politico, hasil pemungutan suara berakhir dengan perbandingan 60 suara mendukung dan 40 menolak.

Kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi panjang antara sejumlah senator dari Partai Republik dan Demokrat, yang difasilitasi oleh Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune. Setelah disetujui di Senat, rancangan undang-undang tersebut akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan sebelum akhirnya ditandatangani Presiden Donald Trump.

Ketua DPR, Mike Johnson, menyebutkan bahwa pemungutan suara di DPR kemungkinan digelar pada Rabu (12/11/2025). Jika disetujui, penutupan pemerintahan yang telah berlangsung selama beberapa minggu diperkirakan akan berakhir pada akhir pekan mendatang.

Presiden Trump disebut akan mendorong anggota Partai Republik yang masih menolak agar mendukung kesepakatan tersebut. Di sisi lain, beberapa anggota Demokrat moderat juga diperkirakan akan memberikan suara setuju meskipun kebijakan ini belum sepenuhnya sejalan dengan arah partai mereka.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah jaminan bahwa seluruh pegawai federal yang sempat dirumahkan akan dipekerjakan kembali dan menerima gaji yang tertunda selama masa penutupan. Setiap lembaga pemerintah diwajibkan memberikan pemberitahuan resmi kepada Kongres terkait pembatalan status pemberhentian dan pembayaran gaji tersebut.

Selain itu, kesepakatan juga memuat ketentuan yang melarang pemecatan pegawai di lembaga pemerintah hingga akhir Januari 2026. Thune berharap kesepakatan ini dapat mengakhiri ketidakpastian dan membantu memulihkan stabilitas layanan publik.

“Sudah saatnya kita menghentikan penderitaan rakyat akibat penutupan ini. Baik Demokrat maupun Republik harus mengutamakan kepentingan bangsa,” ujar Thune.

Penutupan pemerintahan AS belakangan ini berdampak luas, mulai dari penundaan ribuan penerbangan hingga gangguan distribusi bantuan pangan dan pelayanan publik lainnya. Kesepakatan Senat tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk mengembalikan roda pemerintahan agar kembali berfungsi penuh.