‎PKP Gandeng PWI: Wartawan Jadi Prioritas Baru Pemerintah dalam Akses Hunian Layak

‎‎Jakarta, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah mulai memberi perhatian khusus kepada kelompok profesi yang selama ini bekerja di balik arus informasi publik. Hal itu terlihat dari langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat untuk menyediakan 5.000 unit rumah subsidi khusus bagi wartawan di seluruh Indonesia.

‎‎Kesepakatan tersebut lahir dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat (5/12/2025). ‎‎

Program ini dipandang sebagai terobosan baru pemerintah dalam meratakan akses perumahan, tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun juga bagi profesi yang memegang peran strategis dalam demokrasi.‎‎

“Kami ingin memastikan wartawan, sebagai garda terdepan penyampai informasi, juga mendapatkan hunian yang layak. Ini bagian dari kehadiran negara sesuai program Presiden Prabowo,” ujar Maruarar.‎‎

Profesi Media Masuk Radar Pemerintah‎‎

Selama ini wartawan jarang masuk dalam skema prioritas perumahan, meski mayoritas memiliki penghasilan yang berada di rentang MBR.

Dengan skema KPR FLPP bunga 5 persen tetap, tenor 20 tahun wartawan dinilai sangat potensial untuk difasilitasi karena beban cicilan masih terjangkau, sekitar Rp1,08 juta per bulan.‎‎

Ara meminta agar seluruh kuota 5.000 unit bisa terserap paling lambat pada 2026. “PWI harus siapkan data, dan lakukan sosialisasi masif,” tegasnya.

‎‎Munir menyambut langsung instruksi tersebut. Dalam pertemuan itu, dialog antara keduanya ditutup dengan kesepakatan lugas: “Deal?” tanya Ara. “Ya, deal,” jawab Munir.‎‎

PWI Gerakkan Mesin Organisasi Nasional‎‎

Ketum PWI Akhmad Munir menyebut kebijakan ini sebagai sinyal penting bahwa pemerintah mulai memperhatikan kesejahteraan pekerja media.

Ia memastikan, PWI akan mengerahkan jaringan strukturalnya hingga tingkat kabupaten/kota agar program ini bisa diakses seluas mungkin.‎‎

“Ini angin segar bagi wartawan yang selama ini kesulitan memiliki rumah. Kami akan berkoordinasi dengan semua pihak agar fasilitas ini tersampaikan secara merata,” kata Munir.‎‎

PWI saat ini memiliki sekitar 35.000 anggota. Namun Munir menegaskan bahwa program ini terbuka bagi seluruh wartawan, tidak hanya anggota PWI.‎‎

Dari Wartawan ke Publik: Misi Sosialisasi KPR FLPP‎‎

Tak hanya bagi internal pers, Menteri PKP juga meminta PWI menjadi mitra nasional dalam memperluas edukasi mengenai KPR FLPP kepada masyarakat. PKP menilai, media adalah jalur paling efektif untuk mempercepat pemahaman publik mengenai fasilitas pembiayaan rumah bersubsidi.‎‎

Menindaklanjuti hal itu, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional pada 9 Desember 2025 bersama PKP, BP Tapera, developer, dan agen properti.

‎‎Penguatan Program Tiga Juta Rumah‎‎

Program rumah untuk wartawan ini merupakan bagian dari strategi PKP mendukung target Presiden Prabowo Subianto dalam Program Tiga Juta Rumah. Pemerintah tidak hanya menyasar MBR, tetapi juga kelompok profesi yang turut menjaga stabilitas sosial dan kualitas demokrasi.

‎‎“Alhamdulillah, program ini memberi solusi nyata bagi insan pers sekaligus memperkuat program nasional,” ujar Munir.

‎‎Dengan kebijakan ini, wartawan untuk pertama kalinya masuk dalam kelompok profesi yang diprioritaskan dalam akses perumahan, menandai paradigma baru bahwa kesejahteraan informasi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan hidup para penyampainya.