Mengejar Anggaran di Ujung Tahun

Oleh Budi Setiawan*

MENURUT laporan, realisasi penyerapan anggaran keuangan di Dinas PUPR Subang per 28 November 2025 baru 40,12% dari pagu Rp 363,8 miliar, sementara progres fisik diklaim sudah 72% (Pikiran Rakyat, 5/12/2025). Jurang antara progres fisik dan keuangan ini bukan sekadar persoalan administratif yang terlambat ditandatangani; ini cermin dari pola lama yang terus berulang di banyak wilayah: proyek jalan, tetapi anggarannya tersendat.

Pejabat dinas berdalih rendahnya realisasi keuangan dipicu tahapan administratif—uji laboratorium, proses PHO, hingga penyusunan SPM sebelum pembayaran. Dalih ini adalah contoh klasik dan sering terdengar.

Masalahnya, kita sudah terlalu terbiasa menganggap ketertinggalan administrasi sebagai hal wajar, padahal ia justru pusat persoalan. Ketika birokrasi menjadikan berkas sebagai penentu akhir, sementara progres lapangan berjalan di ritme sendiri, eksekusi anggaran pasti timpang. Kondisi ini layak menjadi alarm keras bagi tata kelola fiskal daerah jelang akhir tahun.

Kasus Subang pada akhirnya hanya satu titik dalam pola besar. Hampir setiap tahun kita disuguhi drama yang sama di beberapa daerah: serapan rendah pada semester awal, lalu lonjakan panik pada kuartal terakhir. Proyek menumpuk, pembayaran dipadatkan, dan kualitas rawan dikorbankan. Ini bukan semata-mata soal “mentalitas akhir tahun”, tetapi kegagalan mendasar dalam perencanaan, proses lelang, dan manajemen proyek yang tidak sinkron dengan kalender anggaran.

Perbandingan dengan negara maju kerap diangkat sebagai cermin, namun harus dibaca hati-hati. Amerika Serikat, Jepang, atau Australia tidak mengukur kinerja fiskal berdasarkan persentase serapan seperti Indonesia. Mereka menilai efektivitas melalui outcome: berapa banyak masyarakat terbantu, berapa besar masalah terpecahkan, dan seberapa jelas dampaknya. Kita sibuk mengejar angka serapan, sementara mereka mengejar hasil pembangunan. Maka menjadikan mereka sebagai pembanding langsung jelas menyesatkan.

Di tingkat pusat, realisasi APBN sering menembus 99%, tetapi angka ini lebih menunjukkan keberhasilan prosedural ketimbang kualitas belanja. Selama indikator kita berhenti pada “uang habis”, bukan “masalah selesai”, tata kelola anggaran akan terus berada dalam jebakan yang sama: administrasi menang, pembangunan kalah.

Di pemerintah daerah, problemnya bahkan lebih sistemik. Dokumen perencanaan berubah-ubah sepanjang tahun, lelang seret akibat koordinasi yang buruk, dan jadwal proyek menyesuaikan ketidaksiapan dokumen, bukan kebutuhan masyarakat. Kontraktor menanggung risiko pembayaran yang tertunda, sehingga pekerjaan cenderung dipadatkan menjelang Desember—persis seperti lonjakan yang kini terjadi di beberapa daerah.

Karena itu, solusi tidak cukup berupa teguran DPRD atau imbauan pemda untuk “menggenjot serapan”. Ritual ini sudah usang. Reformasi harus menyentuh akar masalah: memperbaiki kualitas perencanaan sejak awal tahun, memotong prosedur yang tidak menambah nilai, mempercepat proses kontraktual, serta membuka penuh data progres fisik dan keuangan agar publik bisa mengawasi tanpa harus menunggu audit.

Publik pun perlu mengubah perspektif. Selama masyarakat hanya menilai keberhasilan dari besarnya anggaran yang dihabiskan, pejabat publik akan terus tunduk pada logika angka. Padahal warga lebih membutuhkan jalan yang awet, irigasi yang berfungsi, sanitasi yang benar, dan fasilitas sosial yang bertahan lama. Kualitas itu tidak lahir dari serapan yang dikebut di menit akhir.

Dari apa yang terjadi di Subang adalah pengingat bahwa problem anggaran Indonesia bukan soal kecilnya realisasi pada satu bulan tertentu, tetapi cara kita memperlakukan anggaran sebagai ritual akuntansi tahunan.

Selama pola “dikejar di akhir tahun” tidak dibongkar, kita hanya berpindah dari satu Desember ke Desember berikutnya tanpa perubahan berarti. Yang dibutuhkan bukan slogan baru, tetapi keberanian merombak cara kerja agar uang negara tidak sekadar habis, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi publik.

“Penulis adalah pemerhati sosial politik, alumnus Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD Bandung