Menag Nasaruddin Dorong Pembentukan OJK Syariah untuk Awasi Dana Umat Rp1.000 Triliun

Hasanah.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengusulkan pembentukan lembaga pengawasan keuangan syariah yang berfungsi mirip dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini diharapkan dapat mengatur dan mengawasi pengelolaan dana umat Islam yang diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

Menurut Nasaruddin, potensi dana umat tersebut bersumber dari berbagai instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dana jaminan halal, investasi syariah termasuk sukuk, hingga dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Kalau dana umat sebesar itu dikelola melalui sistem seperti OJK Syariah, maka ini bisa menjadi kekuatan ekonomi luar biasa. Nilainya bahkan bisa mendekati penerimaan pajak nasional,” ujar Nasaruddin dalam acara Capital Market Summit & Expo 2025 bertema Pasar Modal untuk Rakyat, Satu Pasar Berjuta Manfaat, yang disiarkan melalui kanal YouTube Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (18/10).

Ia menilai, pengawasan melalui lembaga khusus akan memastikan dana umat digunakan secara transparan dan akuntabel. Dengan begitu, lembaga seperti Baznas atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak bisa seenaknya menyalurkan dana tanpa mekanisme pengawasan ketat.

“Kalau ada OJK Syariah, tidak akan ada lagi lembaga pengelola dana umat yang bertindak semaunya. Semua harus mengacu pada aturan yang jelas seperti halnya perbankan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin menilai bahwa dana umat yang dikelola secara profesional berpotensi besar untuk mengurangi kemiskinan. Ia mencontohkan, sekitar 20 juta warga miskin di Indonesia dapat terbantu jika dana zakat dan sedekah dimanfaatkan secara optimal.

“Dengan dana sekitar Rp20 miliar, seharusnya 20 juta warga miskin bisa dibebaskan dari garis kemiskinan. Bahkan jika separuh dana Baznas saja dikelola secara efisien, persoalan kemiskinan bisa sangat berkurang,” tuturnya.

Ia juga memaparkan, potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, namun baru sekitar Rp41 triliun yang berhasil dikumpulkan Baznas. Selain itu, potensi wakaf mencapai Rp140 triliun, kurban Rp180 triliun, sementara fidyah dan kafarat masing-masing sekitar Rp500 miliar dan Rp660 miliar.

“Masih banyak potensi besar lainnya seperti aqiqah Rp10 triliun, iwad atau uang pengganti perceraian Rp3,5 triliun, serta luqathah atau aset tak bertuan yang bisa masuk baitulmal hingga Rp20 triliun,” kata Nasaruddin.

Ia menegaskan, pembentukan OJK Syariah bukan sekadar wacana birokratis, tetapi langkah strategis untuk memastikan dana umat benar-benar dikelola dengan profesional, adil, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.