Hasanah.id – Pemerintah resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri setelah Presiden Prabowo Subianto melantik para pimpinan dan anggotanya. Komisi ini akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan rekomendasi pembenahan institusi kepolisian.
Dalam arahannya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa komisi ini memiliki mandat utama untuk mengkaji dan menilai kondisi terkini Polri, lalu memberikan masukan langsung kepadanya sebagai Kepala Negara.
“Tugas utama Komisi adalah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada saya, untuk menjadi dasar dalam mengambil langkah-langkah reformasi yang dianggap perlu,” ujar Prabowo.
Presiden menambahkan, hasil kajian tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam melakukan pembenahan institusional, baik dalam aspek manajemen, pelayanan publik, maupun profesionalisme aparat kepolisian.
Sementara itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa rapat perdana akan digelar Senin, 10 November 2025, di Mabes Polri, Jakarta.
