“Kita Ini Ngurus Manusia, Bukan Berkas” – Kutipan

KUTIPAN – Suasana di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kamis (4/12/2025), terasa beda. Para aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang ngumpul bareng dalam Sosialisasi Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), dan bukan cuma hadir, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah ikut langsung membuka kegiatan sekaligus jadi narasumber utama.

Dari awal penyampaian, vibe yang dibangun Lis tegas tapi hangat. Ia ngingetin bahwa penguatan HAM bukan formalitas, tapi “investasi moral, intelektual, dan profesional” yang wajib nempel di setiap proses pelayanan publik.

Katanya, aparat itu nggak cuma ngurus tanda tangan, stempel, dan administrasi. “Sebagai aparatur pemerintah, kita bukan hanya mengurus administrasi saja, namun kita mengurus manusia. Setiap manusia memiliki hak, martabat, dan kehormatan yang wajib kita hormati,” tegas Lis, disambut anggukan para peserta.

HAM Itu Bukan Teori—Dia Hidup di Sikap dan Cara Kita Melayani

Lis juga ngasih reminder penting: HAM bukan cuma pasal dan teks regulasi. Ia bilang, HAM justru hidup dalam sikap, tutur kata, dan gaya kita melayani masyarakat.

“Ketika masyarakat datang membawa berkas, sesungguhnya mereka itu selalu membawa harapan, namun terkadang bercampur dengan kecemasan atau bahkan datang dengan kebutuhan mendesak. Maka disitulah kita diuji untuk hadir dengan rasa empati,” jelasnya.

Yang menarik, Lis kasih contoh simpel tapi ngena banget. Mulai dari senyum ke warga, memudahkan proses administrasi, menyediakan akses setara untuk penyandang disabilitas, sampai menghadapi aduan dengan sabar.

“HAM bukan selalu soal kasus besar. Justru sering berada pada hal-hal kecil yang kita lakukan dalam keseharian. Aparatur yang memahami HAM akan bekerja lebih bijak, lebih peka, dan lebih profesional,” tambahnya.

Lis berharap materi yang diterima peserta hari itu bukan cuma numpuk jadi teori. “Jadilah aparatur yang bijaksana, berempati, menghargai keberagaman, dan menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Aparatur yang paham HAM adalah aparatur yang dipercaya rakyat,” tutupnya.

BKPSDM: Mencegah Pelanggaran HAM Itu Dimulai Dari Pemahaman

Sementara itu, Kepala BKPSDM Tanjungpinang Achmad Nur Fatah menjelaskan, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman aparatur sehingga nilai-nilai HAM bisa jadi fondasi dalam pelayanan publik.

“Tujuan kegiatan ini antara lain untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menerapkan nilai-nilai HAM, mencegah potensi pelanggaran HAM di lingkungan pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di daerah,” ujarnya.

Acara ini diikuti 100 peserta dari seluruh Perangkat Daerah, dengan materi dari Wali Kota Tanjungpinang, Yuli Munir, S.E., M.Ak., dan Siska Sukmawaty, S.H., M.H.

Kegiatan ini jadi reminder penting: pelayanan publik itu bukan cuma efisiensi, tapi juga kemanusiaan.