Kemlu RI Fasilitasi Kepulangan 54 WNI dari Wilayah Perbatasan Myanmar

Hasanah.id – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kembali memfasilitasi pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar. Sebanyak 54 WNI berhasil dipulangkan ke Tanah Air melalui kerja sama antara Kemlu RI, KBRI Yangon, KBRI Bangkok, serta Direktorat Pelindungan WNI (PWNI).

Rombongan WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (13/12/2025) sekitar pukul 05.30 WIB. Setibanya di Indonesia, para WNI langsung diserahkan kepada instansi terkait guna menjalani proses pendataan, penanganan, dan pendampingan lanjutan.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa pemulangan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI yang terdampak operasi penertiban oleh otoritas Myanmar.

“Upaya ini dilakukan seiring dengan operasi pemerintah Myanmar terhadap aktivitas online scamming dan online gambling di kawasan Myawaddy, yang berdampak pada keberadaan WNI di wilayah tersebut,” ujar Yvonne di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Dalam operasi penindakan tersebut, kata Yvonne, tercatat sebanyak 349 WNI berhasil diamankan oleh otoritas setempat. Hingga 9 Desember 2025, sebanyak 302 WNI masih menjalani proses pemulangan secara bertahap ke Indonesia.

Ia menambahkan, proses repatriasi saat ini diprioritaskan bagi WNI yang telah menyatakan kesiapan untuk kembali dan bersedia menanggung biaya tiket kepulangan secara mandiri.

Sebelumnya, pada tahap awal pemulangan, sebanyak 56 WNI atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) telah dipulangkan dari wilayah Myawaddy pada 8 Desember 2025. Proses evakuasi dilakukan melalui Jembatan Persahabatan Myanmar–Thailand Nomor 2.

Para WNI tersebut kemudian diterima oleh KBRI Bangkok di Mae Sot, Thailand, sebelum melanjutkan perjalanan udara menuju Jakarta melalui Bangkok pada 9 Desember 2025.

Kemlu RI kembali mengingatkan masyarakat, khususnya calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), agar selalu menempuh jalur dan prosedur resmi sesuai ketentuan yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan.

“Kepatuhan terhadap mekanisme resmi sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan, eksploitasi, hingga persoalan hukum yang berpotensi merugikan diri sendiri dan keluarga,” tegas Yvonne.

Kemlu RI menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan berkomitmen memastikan seluruh proses pemulangan WNI berlangsung aman, terkoordinasi, dan tepat waktu.