‎Fraksi PAN Majalengka Apresiasi Penunjukan Zulhas sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis

Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Penunjukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Majalengka.

‎Melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang diterima pada akhir Oktober 2025, Zulhas resmi memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan implementasi program MBG berjalan optimal di seluruh Indonesia.

‎Program nasional ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak usia sekolah sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

‎Ketua Fraksi PAN DPRD Majalengka, Rona Firmansyah, menyampaikan rasa bangganya atas amanah yang diberikan Presiden kepada Ketua Umum PAN tersebut.

‎“Kami dari Fraksi PAN Majalengka mengapresiasi atas penugasan Pak Zulhas. Ini bentuk kepercayaan Presiden Prabowo terhadap beliau untuk memastikan program prioritas berjalan dengan baik,” ujar Rona Firmansyah, Senin (3/11/2025).

‎Rona menegaskan bahwa pihaknya di daerah siap mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Majalengka. Fraksi PAN, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat, khususnya pelajar.

‎“Kami akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan agar program MBG di Majalengka berjalan baik. Sampai saat ini belum ada kendala, bahkan bisa dikatakan zero complaint,” tambahnya.

‎Ia juga berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas gizi generasi muda.

‎“Program ini sukses dan bermanfaat bagi siswa-siswi sekolah. Kami berharap keberlanjutan program ini menjadi bagian dari upaya menuju Indonesia Emas,” tutupnya.

‎Program Makan Bergizi Gratis sendiri bersifat lintas sektoral dan melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga terkait di tingkat daerah untuk memastikan distribusi dan kualitas pelaksanaan berjalan sesuai standar nasional.