DPRD Jabar Tuti Turimayanti Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Aset untuk Pelayanan Masyarakat

Hasanah.id — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Jabar ke Kota Cirebon pada Senin (3/11/2025), dalam agenda pemantauan aset Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata Cirebon.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Rombongan Komisi I diterima oleh perwakilan Pemerintah Kota Cirebon dan pihak pengelola aset, serta turut dihadiri sejumlah pejabat dari BPKAD, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Tuti menekankan bahwa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai daerah, termasuk di Cirebon, memiliki potensi besar jika dikelola secara strategis dan produktif.

Menurutnya, aset tidak hanya sebatas catatan administrasi, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menunjang peningkatan pelayanan masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu memastikan setiap aset yang dimiliki tidak terbengkalai. Pengelolaannya harus optimal dan diarahkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Tuti.

Legislator PDI Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

“Sinergi antar lembaga harus diperkuat. Jangan sampai aset yang seharusnya bermanfaat justru menjadi beban karena tidak digunakan dengan maksimal,” tambahnya.

Selain itu, Tuti mendorong agar aset milik pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti ruang pelayanan publik terpadu, fasilitas pendidikan, atau wadah kegiatan UMKM.

“Kita ingin aset-aset daerah bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Pemerintah tidak boleh membiarkan aset strategis dibiarkan kosong atau tidak produktif,” tegasnya.

“Aset daerah adalah kekayaan publik, sehingga pengelolaannya harus berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.