Apa Saja Tugas Dan Siapa Saja Anggota Panitia Sembilan

Apa tugas dan siapa anggota Panitia Sembilan – Soreang /jabar/bandung – Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagian besar sampai dengan tujuh (7) anggota KPPS berasal dari masyarakat sekitar TPS yang memenuhi persyaratan hukum. Kualifikasi Anggota KPPS; Kemampuan anggota KPPS untuk diseleksi secara transparan dengan mempertimbangkan integritas dan potensi.

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua DPRD/KPU Kota dengan kuota sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU kabupaten/kota. Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari ketua, anggota dan asosiasi.

Apa tugas dan siapa anggota Panitia Sembilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPPS adalah menerbitkan Daftar Pemilihan Umum (DPT) di TPS; Penyerahan DPT kepada para saksi yang hadir dalam sengketa dan ketua ASP; Termasuk mencoblos dan menghitung. pemungutan suara di TPS; menyiapkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta menerbitkan sertifikat penghitungan suara dan calon peserta pemilu; Membawa saksi PPK melalui pengawas ASP dan PPS serta mengirimkan undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai daftar pemilih tetap. Mereka menggunakan hak pilihnya di TPS dan melakukan tugas lain yang diberikan KPU sesuai ketentuan perundang-undangan.

Daftar Anggota Bpupki: Pembentukan, Sidang Hingga Pembubaran Bpupki

Selain itu, KPPS memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai penghubung antara DPT dan TPS serta fast track temuan dan laporan saksi; Pengawas ASP; Desa/Panwaslu Desa, penahanan calon umum dan calon hari pemilihan; Untuk menjamin keutuhan kotak suara. Setelah penghitungan, kotak suara disegel dan hasil penghitungan dikirim ke PPS dan desa Kelurahan/Panwaslu. Kotak suara tersegel dikirim sendiri dengan surat suara dan sertifikat sensus. . Pada hari itu, tugas susulan yang diberikan KPU melalui PPS Komisi Pemilihan Umum Daerah (PPK) diumumkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Sedangkan BPUPKI membuat komisi kecil pada uji coba pertama. Pertemuan tersebut diadakan dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia.

Memang, kebebasan adalah hak setiap bangsa; Oleh karena itu, kolonialisme bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan di seluruh dunia dan harus diakhiri.

Kemerdekaan, Persatuan Yang Berdaulat Pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang membahagiakan yang telah membawa kita dengan selamat menuju ambang pintu bangsa Indonesia yang adil dan makmur.