‎Fajar Shidik Ungkap Tantangan APBD dan Putus Sekolah, Minta Pemerintah Benahi Arah Pembangunan‎‎

Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Diskusi NGOPI (Ngobrol Bareng PWI) pada Jumat (12/12/2025) menghadirkan Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka, Muh. Fajar Shidik CH, yang membuka sesi pertama dengan sejumlah catatan kritis terkait kondisi fiskal dan pembangunan di Kabupaten Majalengka. ‎‎

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor PWI Majalengka itu, Fajar menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera dibenahi agar sejalan dengan visi “Majalengka Langkung SAE”.‎‎

Fajar, yang juga menjabat Ketua DPC PPP Majalengka, menyoroti membengkaknya struktur APBD terutama pada pos belanja pegawai yang kini mencapai hampir 50 persen.

Menurutnya, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.‎‎

“APBD Majalengka sebesar Rp 2,9 triliun, namun alokasi belanja pegawai sudah menembus sekitar 50 persen. Ini harus jadi evaluasi bersama agar pembangunan dapat tetap berjalan optimal,” ungkapnya.‎‎

Ia juga mengungkapkan bahwa Majalengka mengalami kehilangan beberapa sumber pendanaan strategis, seperti dana Banprov dan sebagian dana transfer pusat yang totalnya mencapai Rp 88 miliar. Kondisi ini membuat ruang gerak pembangunan menjadi semakin terbatas.‎‎

Sementara itu, alokasi untuk infrastruktur tercatat hanya sekitar Rp 150 miliar. Fajar menilai angka tersebut masih sangat terbatas untuk mengejar pemerataan pembangunan, terutama di sektor lingkungan dan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas.‎‎

Soroti Akses Pendidikan dan Putus Sekolah‎‎

Dalam sesi diskusi, Fajar juga menyoroti persoalan pendidikan yang disebutnya membutuhkan penanganan lebih serius.

‎‎Ia menjelaskan bahwa melalui program pemetaan pendidikan yang sedang dilakukan, ditemukan bahwa siswa dari keluarga miskin ekstrem—khususnya desil 1 dan 2—masih kesulitan mengakses pendidikan lanjutan.

‎‎Program sekolah rakyat tingkat SLTP yang saat ini mulai dijalankan, menurutnya, diharapkan mampu menjangkau kelompok tersebut secara lebih konkret.‎‎

“Banyak masyarakat miskin ekstrem yang kesulitan melanjutkan sekolah karena lokasi SLTA di kecamatan terlalu jauh dari desa. Bahkan banyak yang putus sekolah sejak SLTP,” ujarnya.‎‎

Ia menambahkan, kondisi ini harus menjadi perhatian karena pendidikan merupakan instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM daerah.‎‎

Dorong Pemerintah Lebih Fokus pada Kebutuhan Dasar‎‎

Menutup diskusi, Fajar menegaskan bahwa PPP mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan, serta pelayanan publik yang lebih merata.‎‎

“Prioritas ke depan harus jelas: infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan publik. Ini fundamental untuk Majalengka yang benar-benar SAE bagi seluruh warganya,” tegasnya.‎‎

Kegiatan NGOPI PWI Majalengka rencananya akan dilanjutkan dengan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur politik dan pemerintahan sebagai ruang dialog terbuka bagi publik.