Anggota Komisi II DPR Kritik Kepala BNPB, Soroti Lambannya Penanganan Banjir di Sumatera

JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, menyatakan pandangannya sejalan dengan kritik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, terkait respons Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam menangani bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera. Menurut Indrajaya, pernyataan Suharyanto yang terkesan meremehkan situasi darurat menjadi alarm serius bagi pemerintah. Hal ini disampaikan mengutip laporan rmol.id, Minggu, 7 Desember 2025.

Indrajaya menilai kritik tersebut sudah tepat, bahkan perlu dijadikan bahan evaluasi mendalam. Ia menegaskan bahwa Kepala BNPB menunjukkan kegagalan memahami esensi kemanusiaan di tengah situasi darurat. Pernyataan Suharyanto yang menyebut bahwa bencana di Aceh dan Sumatera “hanya mencekam di media sosial” dinilainya sebagai bentuk kegagalan empati.

“Pernyataan itu bukan sekadar salah ucap, tetapi menunjukkan ketidakmampuan memahami esensi kemanusiaan,” ujarnya.

Indrajaya menambahkan bahwa pernyataan Kepala BNPB tersebut sekaligus menyingkap kelemahan struktural dalam sistem penanggulangan bencana. Menurutnya, respons BNPB masih bersifat reaktif dan belum beranjak menjadi institusi yang proaktif.

“Ini membuka aib bahwa sistem BNPB masih reaktif, bukan proaktif. Evaluasi menyeluruh bukan opsi, tapi keharusan. Lakukan audit transparan, perbaiki koordinasi, dan tingkatkan kapasitas relawan,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa kerusakan kepercayaan publik tidak akan pulih dengan sekadar permintaan maaf. Oleh karena itu, Indrajaya meminta BNPB menunjukkan komitmen nyata melalui tindakan konkret.

Sebagai langkah awal, ia mengusulkan agar pemerintah dan BNPB mendukung wacana penetapan status Bencana Nasional untuk banjir Aceh dan Sumatera. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuka akses koordinasi lintas lembaga yang lebih cepat dan efektif dalam mengatasi dampak bencana.

Usulan dan kritik ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap lambannya respons penanganan banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dalam beberapa pekan terakhir.