Pemerintah Pusat Ambil Alih Pengiriman Logistik ke Aceh Akibat Akses Darat Terputus

JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Pemerintah pusat memastikan akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh melalui jalur udara menyusul terputusnya akses darat akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

“Tapi pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” tegas Tito. Ia menjelaskan bahwa distribusi bantuan pangan harus dilakukan menggunakan pesawat karena jalur darat tidak dapat dilalui. Aceh disebut tidak memiliki armada udara yang memadai sehingga memerlukan dukungan pemerintah provinsi lain maupun pemerintah pusat.

“Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ujar Tito.

Mendagri memahami langkah sejumlah bupati yang menyatakan tidak mampu menangani banjir karena distribusi logistik benar-benar terhenti. “Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,” katanya.

Akses Terputus, Alat Berat Tak Bisa Masuk

Kesulitan tidak hanya terjadi pada distribusi logistik. Penanganan pascabanjir pun terkendala akibat akses jalan yang rusak parah dan tertutup material longsor. “Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,” jelas Tito.

Meski begitu, ia menegaskan pemerintah pusat akan tetap memberikan bantuan kepada seluruh daerah terdampak, termasuk yang telah menyatakan tidak sanggup menangani bencana. “Pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” ujarnya.

Tiga bupati yang telah menyatakan tidak mampu menangani banjir ialah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.

Korban Bencana Meluas di Tiga Provinsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga Minggu (30/11/2025), total 442 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 402 orang masih dinyatakan hilang, sementara 646 lainnya mengalami luka-luka.

Sebaran korban meninggal meliputi 217 orang di Sumatera Utara, 129 orang di Sumatera Barat, dan 96 orang di Aceh. Adapun korban hilang terdiri dari 209 orang di Sumut, 118 orang di Sumbar, dan 75 orang di Aceh.

Pemerintah pusat memastikan operasi pencarian, evakuasi, dan pengiriman bantuan akan terus dilakukan, termasuk melalui jalur udara yang kini menjadi satu-satunya akses utama menuju wilayah terdampak di Aceh.