BLTS Rp30 Triliun Mulai Dicairkan, Gus Ipul Minta Pemda Lakukan Verifikasi Lapangan

HASANAH.ID – Program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai lebih dari Rp30 triliun resmi mulai disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial memastikan bahwa proses distribusi dilakukan secara bertahap dan melibatkan pemerintah daerah guna menjamin bantuan diterima oleh penerima yang tepat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran bantuan berjalan akurat sesuai sasaran. Ia menjelaskan bahwa data penerima bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan pemeriksaan langsung ke lapangan oleh pihak daerah.

Dalam pernyataannya, Gus Ipul menegaskan perlunya verifikasi agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

“Kita tinggal mulai untuk menyalurkan, kita perlu koordinasi dimana kita tentu berharap bahwa bantuan ini diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yaitu yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang Insya Allah mulai hari ini juga bisa dilihat lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusdatin (SIKS-NG),” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa koordinasi tidak hanya dilakukan dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan para pendamping sosial yang akan memberikan edukasi serta pendampingan kepada penerima manfaat agar bantuan digunakan secara tepat.

“Didampingi supaya pemanfaatannya sesuai peruntukkannya. Mereka juga diharapkan nanti melaporkan kendala penyaluran BLTS di wilayahnya. Intinya bahwa proses salur ini kita manfaatkan sekaligus untuk groundcheck, sehingga kita bisa mengetahui kondisi objektif dari para penerima manfaat itu. Kita harapkan Bapak-Ibu sekalian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” tegas Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari BLTS ini adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menyasar penerima manfaat yang masuk dalam desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Lebih lanjut, Gus Ipul merinci bahwa penerima BLTS terdiri atas 20,8 juta KPM reguler yang sebelumnya telah menerima bantuan sosial, serta 14 juta lebih KPM baru yang belum pernah terdaftar sebagai penerima bantuan reguler.

“Untuk penyalurannya, KPM reguler akan menerima melalui Himbara, sementara KPM baru akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia karena mereka belum memiliki rekening,” jelas Gus Ipul.

Bantuan yang diberikan senilai Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober hingga Desember, disalurkan dalam satu kali pencairan dengan total Rp900 ribu. Dengan demikian, KPM reguler akan menerima total Rp1,5 juta selama program berjalan.

“KPM baru menerima Rp900 ribu yang memerlukan verifikasi, dan data ini akan kita sampaikan ke Pemda, Pemerintah Kota. Kita ingin waktunya 5 hari ke depan,” tambahnya.

Ia juga menargetkan proses verifikasi data rampung dalam waktu lima hari agar bantuan segera diterima masyarakat sesuai instruksi Presiden.

“Kita berpacu dengan waktu dan data yang sudah diverifikasi itu akan kita langsung teruskan ke PT Pos Indonesia, untuk bisa langsung segera disalurkan. Karena arahan Bapak Presiden, ini agar bisa segera disalurkan,” katanya.

Sementara itu, penyaluran BLTS untuk KPM reguler yang disalurkan melalui Himbara telah dimulai sejak Senin (20/10/2025) dan terus berjalan secara bertahap di berbagai daerah.

Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional menjelang akhir tahun 2025.